Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan mengenai bansos pada Jumat (5/4). Kesaksian menteri tersebut dalam rangka penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) 2024.
Keempat menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
MK menghadirkan empat menteri Jokowi tersebut berkaitan dengan dalil permohonan Anies-Muhaimin tentang adanya bansos untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Dalam keterangannya, mereka secara bersama-sama menegaskan bahwa bansos yang disalurkan tidak memiliki keterkaitan dengan Pemilu 2024.
Berikut kesaksian para menteri terkait bansos di sidang MK pada Jumat (5/4).
Menko PMK Muhadjir Effendy: Bansos Sesuai RegulasiÂ
Menko PMK, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa penyaluran bansos telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dia menjelaskan bahwa program bansos tersebut telah direncanakan sejak awal pemerintahan Jokowi. Tujuan pemberian bansos untuk mencegah peningkatan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0% pada 2024.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu,” kata Muhadjir dalam sidang pada Jumat (5/4).
Dari keterangan tersebut, Muhadjir menekankan bahwa penyaluran bansos tidak terkait dengan agenda politik atau pesta demokrasi yang terjadi di tahun 2024.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto: Bansos untuk Mengatasi Bencana El NinoÂ
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa peningkatan penyaluran bansos dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap bencana El Nino. Hal tersebut dikarenakan El Nino memiliki dampak besar terhadap produksi pangan, terutama beras, dan mengakibatkan kenaikan harga pangan yang berdampak pada masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, bansos dianggap sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi dampak El Nino, bukan untuk kepentingan politik.
Selain itu, bantuan sosial menjadi salah satu upaya dari sebuah negara untuk menanggulangi dampak El Nino. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara lain seperti Singapura, Filipina, Malaysia, India, hingga Amerika Serikat juga menerapkan sistem bansos.
Airlangga Hartarto juga menambahkan anggaran perlindungan sosial paling banyak dikeluarkan adalah untuk subsidi BBM, bukan untuk bansos.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati: Tidak Ada Perubahan Anggaran yang SignifikanÂ
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pola realisasi anggaran perlindungan sosial selama enam tahun terakhir (2019-2024) kecuali pada tahun 2023.
Baca Juga : Sri Mulyani Bahas Adanya Bagi-Bagi Beras 10 Kg di Sidang MK
Perbedaan anggaran perlinsos pada tahun 2023 terjadi karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial. Bansos Kemensos cukup rendah pada dua bulan pertama disebabkan adanya penataan kembali kerjasama anatara Kemensos dan perbankan.
Dia juga menjelaskan bahwa anggaran bansos telah ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024, serta APBN telah disusun sejak awal 2023.
Menteri Sosial Tri Rismaharini: Anggaran Kemensos TurunÂ
Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengungkapkan bahwa anggaran Kemensos mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 79,214 triliun. Dari anggaran tersebut, sebesar 95,46% (atau sebesar Rp 75,61 triliun) dialokasikan untuk bansos. Jumlah anggaran tersebut turun jika dibandingkan anggaran tahun 2023 yang sebesar Rp 87,2 triliun. Dari jumlah tersebut, 98,65% (atau sebesar Rp 86,1 triliun) digunakan untuk program perlinsos, sementara sisanya untuk anggaran dukungan manajemen kementerian.
Dia juga menyatakan bahwa anggaran bansos Kemensos pada tahun 2024 tidak termasuk BLT El Nino, sehingga terjadi penurunan jumlah anggaran Kemensos.
Dengan penjelasan keempat menteri tersebut, diharapkan dapat menghilangkan keraguan dan spekulasi mengenai hubungan antara penyaluran bansos dengan Pemilu 2024.
