Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tanggapannya terkait rencana pembangunan kereta api cepat di Kalimantan. Proyek ini menghubungkan tiga negara, yakni Brunei, Malaysia, dan Indonesia, dengan tujuan akhir menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana ini disampaikan oleh perusahaan infrastruktur asal Brunei, Brunergy Utama, yang mengajukan proposal untuk proyek Trans Borneo Railway (TBR), dengan estimasi biaya mencapai US$70 miliar.
Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi langsung terkait rencana pembangunan proyek kereta cepat tersebut, baik dari perusahaan pemrakarsa maupun dari pemerintah Brunei Darussalam. Meskipun begitu, beliau mengakui bahwa rencana tersebut bukanlah hal yang baru, melainkan merupakan perencanaan yang sudah ada sebelumnya.
“Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama,” ungkap Jokowi saat di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu (3/4).
Proposal Proyek Kereta Cepat Sudah Diajukan
Brunergy Utama, perusahaan infrastruktur asal Brunei mengklaim sudah mengajukan proposal pembangunan proyek kereta cepat ini yang dikenal sebagai Trans Borneo Railway (TBR).
Brunergy Utama mengklaim bahwa proyek kereta cepat ini akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dan menghubungkan tiga negara, yaitu Brunei, Indonesia dan Malaysia. Kereta cepat ini dikabarkan dapat melaju hingga 350 km per jam.
Tahap pertama proyek ini akan menghubungkan Pontianak di Kalimantan, Kuching, Kota Kinabalu di Malaysia, hingga distrik Tutong di Brunei. Sementara tahap kedua akan mengarah ke arah selatan, menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia. Beberapa daerah di Kalimantan yang termasuk antara lain kota Samarinda dan Balikpapan, dengan rencana akhir menghubungkan proyek ini dengan IKN.
Sementara itu, ada empat terminal dan 24 stasiun yang dikabarkan berfungsi untuk penghubung utama jaringan kereta cepat ini.
Pihak KAI Buka Suara
Bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi antara KAI dengan pihak yang mencetuskan rencana tersebut. Meski begitu, KAI tidak menutup diri untuk membicarakan proyek Trans Borneo dengan pihak Brunei jika memang terlaksana.
Dari sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia juga belum melakukan pembicaraan resmi terkait proyek ini. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, mengatakan bahwa mereka telah menerima informasi mengenai rencana tersebut, namun belum ada pembicaraan formal.
Risal juga mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia. Namun, proyek tersebut masih belum dimulai hingga sekarang. Di sisi lain, rencana baru pembangunan kereta cepat yang muncul saat ini bukan dari Malaysia, melainkan dari Brunei.
Di samping itu, belum ada konfirmasi dari pemerintahan Indonesia, Malaysia, maupun Brunei terkait proyek ini.
Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, menjelaskan bahwa proyek tersebut masih berupa usulan dan pemerintah. Proyek ini masih membutuhkan studi kelayakan dalam waktu dekat. Beliau juga menegaskan bahwa tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan. Mereka memperkirakan bahwa proses studi kelayakan akan memakan waktu sekitar sembilan bulan.
Namun, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengatakan proyek kereta api cepat ini masih dalam bentuk terse proposal, belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.
Meskipun rencana proyek kereta cepat yang menghubungkan tiga negara ini telah mencuat, tetapi belum ada komunikasi resmi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini masih dalam tahap perencanaan awal, dan diperlukan koordinasi lebih lanjut antara negara-negara yang terlibat sebelum proyek ini bisa direalisasikan.
